KLIK.SAMPIT – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses demokrasi. Bawaslu berkomitmen untuk mengawasi ketat agar ASN tidak terlibat dalam politik praktis.

Koordinator Divisi Pencegahan, Humas, dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kotim, Salim Basyaib, menekankan bahwa ASN memiliki kewajiban untuk bersikap netral dan tidak terlibat dalam kampanye atau mempromosikan pasangan calon (Paslon) tertentu.

“Kami mengimbau masyarakat agar turut serta mengingatkan ASN untuk tidak terlibat dalam kampanye atau mensosialisasikan Paslon. Posisi ASN harus netral,” ujar Salim Basyaib pada Jumat (13/9).

Salim menambahkan bahwa netralitas ini tidak hanya berlaku bagi ASN, tetapi juga bagi TNI, Polri, dan kepala desa. Semua pihak tersebut dilarang mengarahkan masyarakat untuk mendukung salah satu Paslon dalam Pilkada 2024. Ia juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Pasal 9 Ayat 2, yang menegaskan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh politik dan intervensi dari golongan mana pun.

“Netralitas berarti tidak memihak pada kepentingan mana pun di luar kepentingan bangsa dan negara, termasuk kepentingan politik,” jelasnya.

Bawaslu juga akan fokus mengawasi netralitas ASN selama masa kampanye, termasuk dalam aktivitas di media sosial. ASN dilarang keras mengarahkan masyarakat untuk memilih Paslon tertentu, baik secara langsung maupun melalui platform digital.

“ASN memiliki hak pilih, namun hak tersebut hanya boleh diekspresikan di bilik suara. Kami juga meminta ASN bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak terlibat dalam politik praktis,” tambahnya.

Salim juga mengimbau kepada semua Paslon, termasuk petahana, untuk menjaga situasi agar kondusif selama proses Pilkada.

 "Ini adalah aturan untuk semua calon, tanpa terkecuali, demi menjaga kelancaran dan keamanan proses demokrasi," tandasnya. (KLIK-RED)