KLIK. SAMPIT - Kabupaten Kotawaringin Timur dan sekitar dalam beberapa waktu belakangan ini akan dihadapkan dengan kekeringan cukup parah. Namun indikasi adanya aktivitas pembakaran lahan justru telah dimulai lebih awal sejak beberapa hari terakhir, ini dapat dilihat dari kemunculan titik panas di sejumlah wilayah Kotim.
"Tidak ada pertumbuhan awan signifikan di Kabupaten Kotawaringin Timur," jelas Prakirawan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi H Asan Sampit, Selasa (16/7).
Sementara berdasarkan pemantauan citra satelit BMKG, titik panas terdeteksi sebanyak 4 titik. Masing-masing 1 titik di desa/ kelurahan, yakni di Desa Lampuyang Kecamatan Teluk Sampit, Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Desa Luwuk Sampun Kecamatan Tualan Hulu, dan Desa Kuluk Talawang Kecamatan Antang Kalang.
Sementara itu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kotawaringin Timur Multazam mengatakan, pihaknya saat ini berupaya menekan adanya kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengakibatkan bencana kabut asap.
Adapun salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan memanfaatkan teknologi terkini mendeteksi dini karhutla, melalui Sistem Pemantau Air Lahan Gambut (Sipalaga) yang dikembangkan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).
"Perlu diketahui, sistem tersebut memberikan informasi tentang ketinggian permukaan air di lahan gambut yang dapat digunakan untuk memperkirakan potensi kebakaran," katanya.
Selain itu pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pihak provinsi untuk meminta bantuan helikopter pembom air, apabila dalam kondisi darurat.
Lanjutnya, menurut prakiraan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kabupaten Kotim saat ini berada dalam masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau.
Musim kemarau diperkirakan akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober, dengan puncak kemarau terjadi pada Agustus. Selama periode ini, diprediksi akan terjadi kekeringan yang cukup parah, yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran.
“Kotim telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla selama 90 hari, mulai 4 Juli hingga 1 Oktober 2024.,” lanjutnya.
Multazam berharap, dengan berbagai langkah tersebut, dapat mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan serta melindungi ekosistem dan masyarakat dari dampak negatif karhutla. (KLIK-RED)
