KLIK.SAMPIT- Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor merasa kecolongan adanya sebuah bangunan besar bahkan hampir nyaris rampung 90 persen dan diduga bakal dipergunakan sebagai mal atau swalayan di Jalan Ir Soekarno atau Lingkar Kota Utara Sampit.
"Saya juga baru tau ternyata di Lingkar Utara itu ada pembangunan mal, sekarang sudah berjalan hampir 90 persen," ucap Halikin, belum lama ini.
Menurut Halikin adanya bangunan mal tersebut dia merasa terkejut. Sebab, pihaknya tidak mengetahui adanya laporan pembangunan mal tersebut.
"Saya hanya terkejut bangunan itu kok begitu besar. Saya tidak tahu ternyata itu mal," ujarnya.
Menurut Halikin, berdasarkan aturan terkait perizinan tidak lagi pada kewenangan Bupati namun hanya didelegasikan.
Dia meminta Sekretaris Daerah Kotim Fajrurrahman dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kotim untuk menngecek terkait terkait perizinannya.
"Saya sudah perintahkan Sekda supaya DPMPTSP mengecek itu, apakah sudah berizin atau tidak. Karena izin tidak ada di bupati itu. Izin cuma di delegasikan ke DPMPTSP. Jadi semua kita delegasikan, tidak ada lagi Bupati mengurus izin tapi itu cukup di Dinas Perizinan," katanya.
Halikin berharap adanya mal ini dengan perizinan lengkap dan cepat terealisasi. Sehingga menjadi suatu kebanggaan masyarakat Habaring Hurung ini. Sebab, Kota Sampit bakal memiliki 2 mal.
"Ini menandakan pertumbuhan ekonomi di daerah kita semakin bagus. Saya yakin mal di Sampit pasti akan bertahan karena kita banyak penduduknya dan juga banyak dunia usaha yang beroperasi di daerah kita," imbuh Halikin.
Sementara Kepala DPMPTSP Kotim Diana Setiawan, mengatakan sesuai arahan Bupati Kotim, pihaknya telag mengerahkan tim untuk menelusuri langsung ke lokasi pembangunan m tersebut.
"Hasil pengecekan kami diketahui bahwa bangunan itu milik PT Tritama Gemilang Sampit dari pengusaha asal Pontianak, Kalimantan Barat dan pembangunan mal ini sudah dimulai sejak 2021 lalu," ujarnya.
Lanjutnya, menindaklanjuti hasil penelusuran ini, pihaknya akan segera melakukan rapat koordinasi dengan dinas-dinas terkait. Ini untuk memastikan jika perusahaan tersebut sudah mengajukan rekomendasi perizinan ke dinas atau belum.(KLIK-RED)
