KLIK. SAMPIT- Permainan anggaran di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur diyakini sudah menjadi tradisi buruk di tubuh lembaga itu. 

Koordinator Wilayah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan Burhan Norahman juga mengkritisi anggaran yang nilainya fantastis di lembaga DPRD Kotim itu.  

Menurut Burhan, persoalan anggaran sangat sensitif, apalagi di tengah kondisi ekononomi saat ini. Di satu sisi pemerintah terus mengejar masyarakat untuk membayar pajak, namun di sisi lain justru uang hasil pajak masyarakat ini digunakan untuk hal yang menimbulkan kemarahan publik.

”Pastinya urusan anggaran ini adalah urusan sangat sensitif sekali alasannya karena masalah ini sumber uang itu dari pajak masyarakat dan masyarakat. Tentunya tidak rela jika uang pajak ini digunakan untuk hal-hal yang sifatnya tidak bermanfaat," kata dia.

Burhan mengkritik keras mata anggaran yang terjadi di DPRD Kotim itu. Dia menyebutkan tentunya ini sudah menjadi kebiasan maka tidak menutup kemungkinan mata anggaran DPRD yang sebelumnya pun hampir menyamai hal tersebut.

 “Ini saya kira sudah jadi tradisi ada oknum-oknum di DPRD ini yang bermain anggaran mereka bermain di program dan ujung-ujungnya ini adalah penyimpangan anggaran yang mana bisa menyebabkan kerugian negara," kata Burhan. 

Burhan menyebutkan bola panas dari isu anggaran ini berujung kepada aparat penegak hukum. Saat ini sudah ada di tahapan aparat penegak hukum baik polisi dan jaksa yang merespons isu publik mengenai anggaran dan mata program yang tidak masuk akal di lembaga tersebut. 

“Justru sebaliknya kalau penegak hukum memilih pasif ini akan terus bermunculan isu liar" ’ujarnya.

Burhan menegaskan jika memang APH pasif dalam urusan ini maka tidak menutup kemungkinan kalangan aktivis akan membawa persoalan ini ke Komisi Pemberentasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

 “Kalau apaeat penegak hukim daerah tidak merespons, kalangan aktivis ini akan membawa kasus dan dugaan ini ke Kejaksaan Agung, Mabes Polri atau ke KPK,”tegasnya.

Terpisah, Abdul Hadi salah satu aktivis dan juga mahasiswa di Kota Sampit mendesak Bupati Kotim Halikinnor untuk mengevaluasi ASN yang ditempatkan di DPRD Kotim. 

“Kami berharap Bupati Kotim turun tangan untuk masalah kisruh anggaran di DPRD yang nilainya puluhan miliar ini. Ini tidak lain dari pekerjaan ASN yang ada di SKPD itu menyusunnya,” kata Abdul Hadi.

Menurutnya dari beberapa informasi anggaran di lembaga itu nilainya fantastis seperti halnya untuk biaya penggandaaan, pembelian ATK, biaya pemeliharaan dan ada beberapa program kegiatan-kegiatan yang terkesan diada-adakan disitu padahal tidak ada urgensinya. 

”Di satu sisi kita bisa melihat bagaimana kesulitan anggaran sampai bayar TPP, dana desa dan proyek saja banyak menunggak. Jadi saya kira bupati wajib mengevaluasi mereka yang menyusun anggaran di DPRD itu khususnya sekwan dan jajarannya tersebut,”kata dia.

Sebagai aktivis, menurutnya persoalan anggaran di lembaga DPRD ini membuat mereka terkejut. Sebab selama ini mereka tidak pernah mengetahui sefantastis itu anggaran untuk membiayai kegiatan di lembaga tersebut. 

“Yang pasti kami meminta dan mendesak pegawai yang terlibat dalam otak permainan anggaran di DPRD itu harus dievaluasi oleh bupati. Sebelum mereka terlalu jauh dan ditangkap karena tindakannya merugikan anggaran negara," kata Abdul Hadi.

Selain itu juga mereka mendesak agar oknum pegawai di sekretariat itu diperiksa dan diaudit. Karena informasi yang beredar ada oknum pegawai yang bergaya hidup mewah di lingkungan tersebut. 

“Karena ada pegawai juga yang di situ kesehariannya hanya diisi kegiatan perjalanan dinas saja. Ada juga yang cawe-cawe anggaran untuk mendapatkan keuntungan pribadi,” tegasnya. (KLIK-RED)