KLIK. SAMPIT-Indikasinya adanya penyimpangan penggunaan anggaran di tubuh DPRD Kotim semakin menguat. Bahkan, sejumlah item atau mata anggaran disebut gaib alias fiktif karena tidak ada barangnya.
Salah satunya yang mencuat yakni anggaran pencetakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) serta dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran (DPPA) di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur bisa dipastikan tidak pernah ada realisasi.
Nominal anggaran sekitar Rp21 juta itu kini sudah dicairkan sementara kegiatan itu tidak pernah dilakukan.
Salah seorang anggota DPRD Kotim pun tak mengelak jika mereka tidak pernah dibagikan DPA serta DPPA yang dianggarkan itu. Bahkan, mereka terkejut ketika dikonfirmasi apakah selama ini pernah menerima dua jenis dokumen tersebut.
"Saya justru baru tahu kalau ada anggaran penggandaan DPA dan DPPA tapi selama saya di sini kedua jenis barang itu tidak ada dan tidak pernah dibagikan ke kami," kata salah seorang anggota DPRD Kotim saat dikonfirmasi.
Dia mengaku enggan disebutkan namanya karena dalam satu lembaga. Namun dia hanya memastikan mata anggaran itu fiktif.
"Kalau ada mata anggarannya sementara barangnya tidak ada artinyakan fiktif, "ujarnya.
Begitu juga dengan anggaran kalender yang dibagikan. Jumlah kalendernya pun tidak seperti yang di mata anggaran yakni 1.500 lembar dengan total Rp 83 juta tersebut.
"Paling banyak kalender itu 200 yang dicetak kemarin kalau sampai 1000-an kemana larinya kalau saya sudah enggak yakin dan nanti akan kami panggil semua untuk menyikapi informasi ini ,"katanya.
Kalender DPRD Kotim ini terbagi dua yakni kalender dinding dan kalender meja. Di kalender tersebut menampilkan foto-foto dokumentasi anggota DPRD Kotim. Adapun harga pengadaan per kalender dinding ini yakni Rp35 ribu per kalender dengan total anggaran Rp55 juta sedangkan untuk kalender meja harganya Rp56 ribu perckalender dengan total anggaran disediakan sekitar Rp28 juta.
Sementara itu untuk tahun anggaran 2023 ini di sekretariat DPRD Kotim di pos kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan nilainya Rp 354, 1 juta dengan rincian belanja barang habis pakai itu yakni alat tulis kantor serta bahan lainnya Rp 342, 1 juta dan pembelian benda-benda kantor pos sekitar Rp12 juta.
Anggaran itu peruntukannya guna biaya fotokopi penjilidan, pencetakan kartu, pembelian amplop,cetak buku laporan keuangan dan pembelian map dinas. (KLIK-RED)
