KLIK. SAMPIT-Dewan Pengurus Cabang dan Kader Partai Demokrat di Kabupaten Kotawaringin Timur –Seruyan ramai-ramai mendatangi Kantor Pengadilan Negeri Sampit.
Mereka datang untuk memberikan dukungan kepada Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono, hal ini seiring berjalannya kembali proses hukum yang dilayangkan kubu Moeldoko.
Ketua DPC Demokrat Kotim Jhon Krisli menyebutkan, aksi ini merupakan wujud kewaspadaan mereka dalam menjaga kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat. Menurut mereka ada upaya-upaya hukum dari pihak Moeldoko cs untuk mengambil alih kepengurusan partai Demokrat tersebut.
Kegiatan setentak ini setidaknya sudah 34 provinsi dan 414 kabupaten dan kota yang telah menyambangi pengadilan setempat dan ini terus berlanjut hingga akhir pekan ini.
“Kami mencegah pembajakan terhadap Partai Demokrat pihak-pihak yang sengaja membuat kekisruhan,”kata dia
Diungkapkan Jhon Krisli dalam surat yang ditujukan ke MA melalui PN setempat ini memuat beberapa hal yang meliputi pengakuan dan pengesahan negara terhadap kepemimpinan AHY atas putusan penolakan oleh pengadilan tata usaha negara (PTUN), pengadilan tinggi tata usaha negara (PTTUN), dan MA atas upaya hukum Moeldoko dan pendukungnya, serta pengajuan peninjauan kembali (PK) dengan novum yang tidak berlaku secara hukum karena telah digunakan pada persidangan sebelumnya.
“Anehnya ini PK pakai novum yang sebelumnya sudah digunakan, saya orang awam hukum tetapi yang namanya novum ini adalah fakta hukum dan bukti baru bukan yang sudah pernah diajukan di peradilan sebelumnya,’kata Jhon Krisli
Surat itu pun ditembuskan ke Presiden Joko Widodo serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) . Menurut dia dengan aksi DPC Partai Demokrat Kotim ini setidaknya menunjukan mereka adalah pemilik suara sah yang menunjukkan solidaritas kepada Ketum AHY solid mendukung kepemimpinannya guna mencegah pembajakan politik.
Sementara itu Ketua DPC Demokrat Seruyan, Arahman menyatakan mereka juga melakukan aksi ini di Kota Sampit lantaran Seruyan masih dibawah Pengadilan Negeri Sampit.
“Ini bentuk memberikaan semacam daya kepada DPP , dukungan bahwasanya AHY melalui kepemimpinannya sudah sah secara hukum apalagi mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham,”kata Arahman. (KLIK-RED)
