KLIK. SERUYAN- Pelayanan kesehatan gratis dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) dinilai mempersulit tenaga kesehatan. Kebijakan tersebut dinilai timpang karena tidak mempertimbangkan dari aspek tenaga kesehatan. 

Hal ini menjadi keluhan mayoritas tenaga kesehatan yang tersebar di puskesmas maupun unit pelayanan terpadu di Kabupaten Seruyan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan, Masfuatun mengatakan, dengan keadaan demikian justru hanya memberatkan satu pihak, terkhusus tenaga kesehatan (Nakes) yang ada di puskesmas.

“Saat reses saya menyerap aspirasi dari tenaga kesehatan. Mayoritas dari mereka mengeluh dan keberatan dengan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, kepada Dinkes Seruyan untuk segera mengkoordinasikan dengan pimpinannya menyoal kondisi demikian,” kata Hj Masfuatun, Kamis (16/2).

Politisi Partai PPP itu menambahkan, semestinya kebijakan tersebut harus disertai dengan anggaran yang memadai, tetapi pada kenyatannya tidak demikian. Itulah yang menyebabkan banyak tenaga kesehatan mengeluh dan keberatan.

“Sesegera mungkin hal ini dapat diselesaikan. Kami mendukung saja program yang demikian, tetapi harus jelas dan adil bagi kedua belah pihak. Tidak terkesan ambisius semata tanpa memerhatikan dampak ke depannya,” tambahnya. (KLIK-RED/*)