Home News Metropolis Bawaslu Sebut Rekrutmen PPS di Kotim Bersih

Bawaslu Sebut Rekrutmen PPS di Kotim Bersih

  Sugianto   | Selasa , 24 Januari 2023
090998f679c3c66b7f22614b1a20b3ce.jpg
Ketua Bawaslu Kotim Muhammad Tohari, saat diwawancara wartawan, Selasa (24/1)

KLIK.SAMPIT - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebutkan bahwa sejak awal rekrutmen hingga pelantikan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat berjalan bersih. 

Ketua Bawaslu Kotim Muhammad Tohari mengatakan, pihaknya telah mengawasi perekrutan PPS sebagai tahapan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

"Semua proses telah kami laksanakan sesuai petunjuk teknis dari Bawaslu Republik Indonesia, " kata Tohari, Selasa (24/1).

Menurutnya, dalam hal perekrutan PPS tidak ada laporan kendala. Maupun pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kotim. Sehingga penanganan pun tidak ada. 

"Alhamdulillah kita bisa menyaksikan pengambilan sumpah pelantikan PPS pada hari ini," imbuhnya.

Ditambahkan Tohari, belum lama ini Bawaslu Kotim telah membentuk Panwas tingkat kecamatan dan sudah berjalan.

Sementara itu, Panwas Kecamatan merekrut panitia pengawas desa/kelurahan (PKD) ini masa perpanjangan.

"lnsya Allah tanggal 5 februari 2023 dilaksanakan pelantikan di masing-masing kecamatan," ungkapnya.

Tohari menyebutkan, melihat kondisi Kotawaringin Timur saat ini, potensi kerawanan pada saat pemilu di antaranya dalam hal geografis, blank spot atau tidak terjangkau jaringan internet, banjir dan lainnya sebagainya. 

"Hal yang kita antisipasi rasialis seperti politik uang, kampanye hitam, potensi SARA juga masih ada. Upaya yang kita lakukan adalah selalu koordinasi baik formal maupun nonformal," ungkap Tohari. 

Selain itu, Bawaslu Kotim juga mengoptimalkan upaya lain melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Tohari menjelaskan, ada aturan yang perlu dipahami bersama dalam penanganan pelanggaran aturan pemilu 2024. Salah satunya tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. 

"Sosialisasi ini tujuannya agar sama-sama memahami dan selaras. Sehingga ketika misalnya nanti ada tindak pidana pemilu maka yang kami lakukan selaras dan teratasi," tutupnya. (KLIK-RED)

Baca Juga

Ikuti Kami