KLIK. SAMPIT- Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berharap segala kendala yang berpotensi terjadi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang dapat diminimalisasi sejak dini. Salah satu upayanya dengan rekrutmen badan penyelenggara Ad Hoc dan juga penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Kotim Irawati saat memberikan sambutan sosialisasi rekrutmen Badan Ad Hoc dan untuk Pemilu tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kotim.
"Sosialisasi ini sebagai salah satu akses informasi masyarakat. Lebih dari itu momentum ini tentunya dapat dijadikan ruang untuk komunikasi, koordinasi dan terbangunnya harmonisasi dari seluruh penyelenggara Pemilu," kata Irawati, Selasa (22/11).
Dirinya berharap, melalui kegiatan sosialisasi tersebut dapat meminimalisasi berbagai permasalahan yang mungkin muncul dalam rekrutmen Badan Penyelenggara Ad Hoc dan juga penyelenggaraan pemilu.
Pada Pemilu tahun 2024, badan penyelenggara Ad Hoc akan terdiri dari panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Serta, akan ada juga petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih). Merek ini nanti akan menjadi perpanjangan tangan KPU di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa dalam proses penyelenggaraan tahapan pemilihan.
"Diharapkan akan terpilih sumber daya manusia (SDM) yang memiliki dedikasi dan berintegritas. Sebab salah satu faktor dalam sukses tidaknya penyelenggaraan pemilihan umum adalah ditentukan oleh kemampuan badan penyelenggara," ungkapnya.
Komisioner KPU Kotim yang juga Ketua Pelaksana Harian KPU Kotim Rifki Nasrullah menambahkan pada kegiatan tersebut juga disosialisasikan sistem pendaftaran menggunakan aplikasi yang dinamakan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA).
"Dengan aplikasi ini calon pelamar itu tidak perlu lagi lagi harus ke kantor KPU atau kecamatan untuk mendaftar.Di manapun selama ada jaringan dia bisa mendaftar, Ini salah satu kemudahan yang diberikan KPU," terangnya.
Rifki mengakui KPU kerap mengalami sejumlah kendala klasik, seperti kekurangan SDM.Sebab ada sejumlah wilayah yang SDM-nya sedikit.
“Makanya kami berharap, pada saat sosialisasi ini kami meminta dukungan dari para camat, kepala desa dan tokoh masyarakat di desa agar mendorong SDM kecamatan ataupun desa untuk dapat berpartisipasi,” imbaunya.
Pihaknya berharap jumlah pendaftar minimal 2 kali lipat dari kebutuhan. Misalnya untuk PPK ada 5 orang berarti dua kali lipatnya itu 10 orang. Harapannya, di tahap pertama itu sudah terpenuhi, sehingga proses rekrutmen PPK lebih kompetitif.
Sementara itu Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Eko Wahyu Sulistyobudi, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menerangkan kegiatan sosialisasi digelar dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat khususnya di Kotim, di 17 kecamatan dan 168 desa.
"Harapannya bisa menjadi penggerak pemilu tingkat kecamatan (PPK) dan desa/kelurahan (PPS). Kegiatan ini merupakan salah satu sarana kita untuk menginformasikan kepada masyarakat agar bersedia kiranya ikut penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 mendatang," tandasnya.
Disampaikannya, pengumuman untuk rekrutmen Badan Ad hoc khususnya untuk PPK sudah di mulai sejak tanggal 20 - 29 November ini untuk pendaftarannya, tapi untuk pelaksanaannya sendiri nanti akan dimulai dari tanggal 20 November - 16 Desember untuk rekrutmen Badan Ad Hoc PPK, dilanjutkan lagi tingkat kelurahan/desa pada 18 Desember sampai dengan 13 Januari mendatang. (KLIK-RED)
