Home Pemerintah Kotawaringin Timur Pemkab Kotim Bentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Pemkab Kotim Bentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

  Redaksi   | Rabu , 16 November 2022
984331675cd156bb0ede902ffea293c5.jpg
Suasana pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang digelar Badan Kesbangpol Kotim di salah satu rumah makan di Kecamatan Baamang, Rabu (16/11).

KLIK.SAMPIT- Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kotim membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan masyarakat di 17 kecamatan di kabupaten itu.
Kepala Badan Kesbangpol Kotim Sanggul Lumban Gaul menjelaskan, dibentuknya forum ini adalah sebagai salah satu pintu masuk informasi setiap perkembangan masalah di masyarakat. Sehingga dapat ditentukan solusinya sebelum mengarah ke kondisi negatif.
“ Sebagai contoh;  terjadi permasalahan demo masyarakat memperjuangkan plasma 20 persen. Inikan ada pemicunya. Kalau kita bisa mengarahkan dengan baik akan berdampak positif,” jelasnya, Rabu (16/11).
Ditambahkanya, ketanggapan dari forum ini akan bisa menghasilkan sesuatu yang baik bagi masyarakat dan sebagai bahan kebijakan pemerintah ke depan.
Forum ini nanti akan melibatkan berbagai tokoh, baik  tokoh masyarakat, tokoh agama , dan berbagai bidang lainnya. Baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa.
Menurut Sanggul, selama ini Kabupaten Kotawaringin Timur, masih bisa mengatasi berbagai kondisi dan fenomena permasalahan di masyarakat. Namun demikian, kerawanan tetap saja ada. Apalagi pesta demokrasi akan semakin dekat. Maka potensi gesekan dari berbagai bidang dan kepentingan pun cukup tinggi.
“Nah ini yang menjadi pemikiran kita semoga gesekan itu tidak sampai menjadi permasalahan besar dan bisa kita rendam bersama. Dengan berkoordinasi dengan semua, untuk antisipasi dini. Sehingga keputusan yang kila lakukan terukur,” ujarnya.
Bayangannya, forum ini nantinya akan mampu menyelesaikan permasalahan dari lingkup terdekat. Apabila tak bisa diselesaikan dengan baik maka bisa diarahkan ke tingkat lebih tinggi lagi.
“Misal forum kecamatan  mereka bisa menyelesaikan di tingkat kecamatan bersama forum komunikasi pimpinan kecamatan, ada camat kapolsek, danramil. Apabila tidak bisa diselesaikan akan dilanjut ke tingkat kabupaten,” katanya.
Sanggul juga membantah, apabila  keberadaan forum ini dianggap sebagai upaya mengontrol demokrasi. Sebab forum tidak hanya mengamati permasalahan politik semata, namun juga hal lainya yang lebih luas seperti sosial, ekonomi, keamanan, dan lain-lalinnya.
“Silakan berdemokrasi, forum ini hanya untuk memantau. Selama positif  kita arahkan dengan baik. Kalau negative, ini perlu menjadi atensi dan harus dihentikan. Forum ini memberikan masukan yang akan diolah menjadi kebijakan,” tutupnya. (KLIK-RED)

Baca Juga

Ikuti Kami