KLIK.SAMPIT - Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur, merasa sedih karena masih banyak masyarakat di kabupaten itu belum terdaftar secara administrasi. Terlebih, alasan yang diutarakan karena masalah biaya transportasi dalam mengurus kepentingan itu. 

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Rudianur mengakui , keterbatasan

sumber daya dan biaya dari warga di pelosok pinggiran perkotaan membuat mereka enggan mengurus administrasi kependudukan ke kota. 

Selain itu masih adanya paradigma birokrasi pelayanan yang masih berbelit-belit, menjadikan warga lebih memilih untuk hidup tanpa mengurus adminitrasi kependudukannya.

“Ini PR sebenarnya. Paling tidak di akhir tahun 2022 ini setiap desa dari 168 desa kita itu sudah mengajukan ke dinas teknis untuk didatangkan ke desanya, untuk merekam dan mendata penduduknya sendiri,"ujarnya, Senin (3/10).

Rudianur juga menekankan, agar persyaratan yang ada di dinas teknis hendaknya bisa dibaiki, guna mempermudah masyarakat melakukan pengurusan administrasi.

"Misalnya untuk mereka yang belum memiliki akta perkawinan ataupun pencatatan sipil, sehingga terkendala mengurus akta anaknya ini harus dibijaki. Seandainya tidak ada memiliki, harus ada alternatif dan jangan sampai mereka ditolak,” tegasnya. (KLIK-RED /*)