KLIK. SAMPIT - Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) M Abadi menyebutkan, laporan keuangan pemerintah daerah yang telah disusun saat ini menurutnya sudah sesuai standar. Laporan itu sebagai pertanggungjawaban kepada daerah atas pelaksanaan APBD Tahun anggaran sebelumnya.

Laporan ini telah disusun menggunakan suatu sistem akuntansi keuangan daerah dan berdasarkan standar akuntasi pemerintah.

"Laporan yang telah dibuat ini menjadi tujuh jenis yaitu neraca, laporan realisasi anggaran (LRA), laporan operasional (LO), laporan arus kas (LAK), laporan perubahan sisa anggaran lebih (LPSAL), laporan perubahan ekuitas (LPE), dan catatan atas laporan keuangan (CALK)," sebutnya, Jumat (24/6).

Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kotim tahun anggaran 2021 terdiri atas realisasi pendapatan daerah, realisasi belanja daerah dan realisasi pembiayaan daerah.

Berdasarkan anggaran lalu, pendapatan sebesar Rp 1.996.883.474. 000, belanja dan transfer sebesar Rp 1.998.156.482.325, penerimaan pembiayaan sebesar Rp 137.315.472.485, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 10.890.000.000 dan silpa Rp 125.152.464.760. 

Berdasarkan hasil kerja yang telah capai selama tahun 2021, dapat diuraikan untuk realisasi pendapatan sebesar Rp 1.878.720.479.018,77 dengan persentase 94,08 persen atau kurang 5,92 persen dari target.

Sementara untuk realisasi belanja dan transfer sebesar Rp 1.805.455.157.236 dengan persentasi sebesar 90,36 persen atau kurang 9,64 persen dari target. Surplus/defisit sebesar  Rp.73.265.321.782, realisasi penerimaan pembiayaan Rp 137.315.472.485, realisasi pengeluaran pembiayaan Rp 10.890.000.000, realisasi pembiayaan netto Rp 126.425.472.485, sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) Rp 199.690.794.268. (KLIK-RED /*)