KLIK. SAMPIT - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) sepakat dan mendukung sikap pemerintah kabupaten setempat mempertahankan tenaga honorer. 

Ketua DPRD Kabupaten Kotim, Rinie Anderson sepakat dengan sikap Bupati Kotim untuk tetap mempertahankan tenaga honorer. 

Bahkan, pihaknya siap bersama Bupati Kotim Halikinnor memperjuangkan keberadaan honorer dengan menyampaikan kondisi yang ada ke pemerintah pusat.

"Kebijakan menghapus tenaga hoborer ini tentunya akan berdampak tidak baik untuk pelayanan publik di daerah, karena hampir semua sektor, baik di perkantoran hingga pelayanan di pelosok, banyak mengandalkan honorer,” kata Rinie, Jumat (10/6).

Rinie menuturkan, daerah pelosok seperti di Antang Kalang dan lainnya yang jauh dari pusat kota, sangat bergantung pada tenaga honorer. Baik mereka yang berada di kantor kecamatan hingga puskesmas pembantu, seperti bidan dan perawat.

"Selama ini, pelayanan bisa berjalan baik lantaran tenaga honorer tersebut berperan secara maksimal. Padahal, penghasilan mereka jauh dibanding tenaga yang berstatus PNS. Saya sudah bisa memprediksi, kalau kebijakan ini diberlakukan, akan menjadi persoalan serius bagi daerah kita ini,” tegasnya. (KLIK-RED /*)