KLIK. SAMPIT - Pelabuhan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur diharapkan semuanya bisa dikelola oleh pemerintah. Pasalnya, pelabuhan yang tak dikelola pemerintah akan rawan jadi jalur tikus

Hal itu disampaikan, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Handoyo J Wibowo. Dia mendorong, agar pelabuhan dikelola pemerintah. Hal ini bukan tanpa alasan, salah satunya agar mengurangi jalur-­jalur tikus untuk bongkar muat barang.

"Selain itu juga memudahkan intansi lainnya untuk melakukan pengawasan. Sebab, disinyalir melalui pelabuhan tikus ini kerap jadi pintu masuk penyelundupan barang terlarang ke Kotim, termasuk minuman keras hingga narkotika," ujarnya, Kamis (17/2).

Diketahui, saat ini pemerintah daerah memiliki sebuah dermaga di Pelangsian, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Dermaga ini akan dijadikan salah satu objek usaha pelabuhan yang akan dikelola pemerintah melalui badan usaha yang sudah dibentuk.

Namun, saat ini badan usaha itu tengah menemui kendala di sektor permodalan­. Pemerintah daerah bersama DPRD setempat masih setengah hati memercayakan pengelolaan itu kepada BUMD.

"Padahal BUMD sendiri mene­gaskan jika itu dikelola maksimal, maka akan menjadi pundi­-pundi besar untuk pendapatan daerah,” tegasnya.

Dia mendukung langkah BUMD Kotim untuk mengelola usaha kepelabuhanan, sehingga nantinya bisa menjadi sumber bagi pendapatan daerah. (KLIK-RED/*)