KLIK. SAMPIT— Sampai saat ini beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) masih dijabat oleh satu orang pejabat. Sehingga masih banyak OPD yang belum ada pejabat definitifnya.

Berdasarkan aturan, kepala daerah yang terpilih baru dapat melakukan mutasi jabatan, enam bulan setelah dilantik dan menjabat sebagai bupati. Sehingga kemungkinan mutasi antarinstansi di Pemkab Kotim dilakukan pada awal September.

"Kemungkinan awal September ini, sebenarnya Agustus sudah bisa tapi akan disusun terlebih dahulu," jelas Bupati Kotim, Halikinnor.

Halikinnor mengakui, nantinya akan ada sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama yang mengalami pergeseran jabatan, sedikitnya 50 persen pejabat akan bergeser.

"Kepala dinas sebagian ada yang bergeser, kurang lebih 50 persen," terangnya.

Dalam waktu dekat, sekitar 1 Juli dirinya akan lebih dulu melakukan serah terima jabatan terhadap kepala dinas, ada jabatan kepala dinas yang akan dikembalikan dan ada juga kepala dinas yang akan diisi oleh pelaksana tugas (Plt).

"Ada jabatan yang akan dikembalikan, ada juga yang diangkat Plt karena ada kepala dinas yang masuk masa pensiun," terangnya.

Sementara itu, tahapan salah satu persyaratan sesuai PP 11 tahun 2017 dan PP 17 tahun 2019 apabila akan dilaksanakannya mutasi antarinstansi, bagi jabatan pimpinan tinggi pratama eselon IIB adalah melakukan uji kesesuaian, yang telah diselenggarakan pada 21-22 Juni 2021 lalu.

Uji kesesuaian dilakukan sebagai dasar mutasi pejabat, oleh kepala daerah sebagai pertimbangan objektif menyangkut kinerja, minat, serta disiplin ilmu pejabat, yang bersangkutan.

Sementara itu, apabila mutasi ataupun rotasi jabatan telah dilakuan, tapi masih terdapat kekosongan pada jabatan kepala dinas, pemerintah akan membuka lelang jabatan guna mengisi kekosongan tersebut. (KLIK-RED)